Salah satu industri yang sedang berkembang saat ini adalah pariwisata. Menurut Meyers (2009) pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan dari tempat tinggal ke daerah tujuan yang dilakukan dalam kurun waktu yang sementara dengan alasan tidak untuk menetap dan mencari nafkah, melainkan hanya untuk liburan, menghabiskan waktu senggang, ataupun memenuhi rasa ingin tahu. Di Indonesia pariwisata berkembang sebagai sektor unggulan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan nasional maupun daerah. Pengembangan sektor pariwisata memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama dalam meningkatkan sektor-sektor lainnya dalam tata kelola pemerintahan, termasuk sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi pariwisata yang besar yaitu Sumatera Barat. Dengan keindahan alamnya, nilai-nilai sejarah dan budaya, hingga kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri. Jika mengikuti tren saat ini, salah satu jenis pariwisata yang sedang menarik yaitu desa wisata. Karena pergeseran minat wisatawan dari destinasi wisata konvensional ke pengalaman yang lebih autentik dan keterlibatan langsung dengan budaya lokal, desa wisata sekarang menjadi tren yang semakin populer. Pada penilaian Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Sumatera Barat memiliki 40 desa wisata yang masuk kedalam 500 desa wisata terbaik nasional pada tahun 2023.

Namun perkembangan pariwisata di Sumatera Barat ini masih terbilang lambat jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Khususnya dilihat dari SDM atau penggerak pariwisatanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Universitas Negeri Padang, menyebutkan bahwa masyarakat Sumatera Barat belum ramah wisatawan (Wahyudi, 2018). Menurut peneliti PKSBE UNP Doni Satria M.SE, berpendapat bahwa kenyataan masyarakat kurang ramah kepada wisatawan disebabkan karena mereka tidak merasakan keuntungan langsung dari kunjungan wisatawan yang ada di Sumatera Barat.

Dikaitkan dengan konsep yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pariwisata saat ini yaitu sapta pesona. Sapta pesona merupakan tujuh komponen yang harus terdiri pada setiap produk wisata. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM.5/UM.209/MPPT-89, pemerintah Indonesia membuat rencana program sapta pesona yang menyangkut tolak ukur pengelolaan pariwisata. Tujuh unsur sapta pesona yang dimaksud adalah rasa keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2. Tertera pada point keenam sapta pesona, yaitu sikap keramah-tamahan, sikap ramah masyarakat Sumatera Barat sangat diperlukan dalam menciptakan pengalaman positif dan berkesan bagi para wisatawan yang berkunjung.

Dalam pengembangan sektor pariwisata tentu saja membutuhkan keterlibatan atau peran serta dari berbagai pihak, yaitu baik pihak pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Dalam Peraturan Perundang-undangan  Republik Indonesia Nomor 10 Pasal 18 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan seperti yang sudah dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mengelola” yaitu merencanakan, mengorganisasikan, hingga mengendalikan semua urusan kepariwisataan. Sehingga dari melihat isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pengembangan pariwisata di masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Sedangkan masyarakat dan pihak swasta bertugas sebagai faktor penggerak dalam kegiatan pariwisata tersebut. Peran masyarakat yaitu sebagai pelaku, tuan rumah dan pemilik sumber daya alam, budaya, serta potensi pariwisata yang terdapat pada suatu kawasan wisata.

Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata Sumatera Barat bertugas memastikan bahwa SDM pariwisata di daerahnya harus memiliki bekal dan pemahaman yang cukup dalam mengelola suatu destinasi wisata. Hal ini mengacu pada tugas-tugas pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021. Bidang pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, memiliki tugas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memfasilitasi, serta mengendalikan dan membuat pelaporan dari kegiatan di bidang pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya disebutkan “Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan”.

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisatanya yaitu melalui pelatihan sadar wisata. Sehingga Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kapasitas SDM tersebut.
 
Dengam demikian, melihat dari masalah pada kondisi aktual di lapangan bahwa tidak semua pelaku pariwisata memiliki kapasitas yang memadai. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menjadi kunci dalam meningkatkan SDM pariwisata melalui materi pada program pelatihan sadar wisata. Menurut Dessler (2011) pelatihan merupakan suatu proses memberikan pengetahuan kepada karyawan yang sudah ada maupun karyawan baru mengenai keterampilan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Proses pelatihan difokuskan kepada penguasaan tugas dan penerapannya dalam memahami pengetahuan pada pekerjaan. Sedangkan sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu (Hasibuan, 2017). Maksud dari kegiatan pelatihan kepariwisataan ini dilaksanakan untuk kesadaran masyarakat akan potensi wisata, sehingga terbentuk karakter  mayarakat yang ramah dan pelayanan yang baik terhadap aktivitas wisata didaerahnya. Khususnya pada pengembangan desa wisata.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai efektivitas dari kegiatan pelatihan sadar wisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat dalam peningkatan SDM pariwisata di Sumatera Barat. Kemudian penulis mengangkat judul “Efektivitas Pelatihan Sadar Wisata bagi Pengelola Desa Wisata di Sumatera Barat”. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata atau dalam hal ini yaitu pengelola desa wisata sangatlah diperlukan agar dapat memanfaatkan pariwisata di Sumatera Barat secara maksimal.