Kenyataannya, penyandang disabilitas membutuhkan asistensi lebih untuk melakukan hal yang dapat dilakukan secara mandiri oleh non-disabilitas. Bahkan di era serba digital yang diiringi dengan berbagai gadget canggih yang mendukung kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, inklusifitas ini menjadi isu yang sangat nyata. Penyandang disabilitas seringkali termarjinalkan dalam penyediaan teknologi dan kebijakan baru.
Kemajuan yang sangat pesat dalam ekosistem digital belakangan ini yang mencakup teknologi internet dan platform seperti website dan media sosial, ditambah dengan keterjangkauan gadget elektronik telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi. Internet telah menjadi saluran yang luar biasa bagi pemasar dan pelanggan untuk saling terhubung dan pemasar menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk memikat dan menarik pelanggan dengan memberikan informasi tentang penawaran dan penawaran terbaik mereka (Gupta: 2018). Beradaptasi dengan perkembangan internet, munculah konsep pemasaran digital. Pemasaran digital memanfaatkan teknologi digital sebagai sebuah moda untuk mendapatkan pelanggan, melihat preferensi pelanggan, mempromosikan merek dan produk, mempertahankan pelanggan, serta meningkatkan penjualan (Simanjuntak dkk: 2021). Karakteristik digital pariwisata Indonesia dijabarkan umumnya mencakup profil destinasi wisata, perilaku perjalanan wisata, motivasi perjalanan wisata, pengalaman berwisata, dan kemudahan sumber informasi (Lewis, dkk: 2021 dalam Simanjuntak, dkk: 2021).
Laporan We Are Social dan Meltware mencatat pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 telah mencapai 212,9 juta orang, dengan screen time rata-rata selama 7 jam 42 menit per harinya (Clinten: 2023). Jika jumlah pengguna yang telah mengadopsi digitalisasi mencapai  angka seperti ini, maka hal ini dapat mendorong kemudahan dan efektivitas dalam menyebarkan informasi dan keunggulan produk. Pemanfaatan perangkat digital dalam industri pariwisata memungkinkan bagi pembentukan model promosi dan pembangunan merek yang dapat diakses dengan mudah oleh pengunjungnya. Kejelasan dan kemudahan dalam perolehan informasi ini akan berdampak pada timbul atau meningkatnya motivasi untuk merencanakan perjalanan dan pembelanjaan wisata. 
Komunikasi pemasaran digital pada Gambar 1.1 dapat mewadahi segala alat atau media komunikasi yang difasilitasi oleh Internet of Things (IoT) dengan sebutan komunikasi pemasaran internet dan mesin pencari yang disebut dengan komunikasi pemasaran internet (Hidayah: 2019). Dari seluruh media digital yang dapat dimanfaatkan untuk promosi yang tertera pada Gambar 1, dapat dikatakan bahwa website memiliki potensi paling tinggi untuk mendukung perolehan informasi yang maksimal oleh pengunjung. Hal ini karena website memiliki fleksibilitas yang tinggi dari segi fungsi dan tampilan, serta mayoritas media promosi akan mengarahkan pengguna pada website milik destinasi (Asahinde: 2017). Promosi pada media lain seperti media sosial atau media massa sangat terikat pada aturan dan template yang sudah disediakan pada platform tersebut, sementara website yang dapat dibangun kata per kata, bentuk per bentuknya memiliki potensi untuk dimaksimalkan tidak hanya sebagai pusat informasi destinasi, namun juga sebagai alat untuk melakukan pemesanan serta interaksi secara langsung antara pengunjung website dan destinasi, sekaligus mengatur tampilan dan fitur agar lebih unik dan menarik. Dengan memanfaatkan model ini, beberapa keunggulan dapat dipegang oleh destinasi, antara lain; 1) dapat menjangkau dan berhubungan dengan pengguna internet dan ponsel pintar di seluruh dunia, 2) membantu destinasi bersaing dengan destinasi yang ada di seluruh dunia, 3) lebih murah, 4) membantu destinasi untuk berinteraksi secara real-time, 5) membantu destinasi untuk mengelola data pasar dan pemasaran (Hidayah: 2021). 
Tentu saja, untuk dapat memperoleh seluruh keunggulan tersebut, destinasi tidak bisa sembarangan menaruh informasi dan fitur. Di samping kualitas konten yang diberikan, tampilan web design yang menarik, hingga optimalisasi SEO, ada salah satu elemen yang jarang menjadi pertimbangan utama saat menyusun suatu website; web accessibility. Web accessibility di sini berarti semua pengguna dapat menggunakan website yang telah dibangun tanpa harus terbatas disabilitas fisik, situasional, maupun keterbatasan sosio-ekonomi (WAI: 2021a). Hal ini sangat relevan mengingat bahwa penyandang disabilitas di Indonesia 2021 menyentuh angka 16,5 juta sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada G20 Campaign: Engaging Person with Disabilities for Inclusivity 26 Januari 2022 (Utami: 2023) dan penelitian mencatat pada tahun 2018, internet digunakan oleh 61.9% orang dengan keterbatasan bicara dan indrawi, 61.5% orang dengan jejak medis stroke, head injury, atau cedera otak, dan 71.2% dengan keterbatasan psiko-sosial (seperti ADHD, disleksia) (ABS: 2020). Membuat suatu website menjadi aksesibel pun tidak hanya menguntungkan bagi orang dengan disabilitas bawaan atau permanen, namun juga bagi orang-orang yang menggunakan gadget dengan layer kecil atau output mode yang berbeda, pengguna lansia, orang-orang dengan disabilitas sementara seperti tangan yang patah atau kacamata yang hilang, orang-orang dengan keterbatasan situasi seperti saat berada di bawah terik sinar matahari, atau tempat dimana mereka tidak bisa mendengarkan audio, hingga dapat membantu pengguna dengan koneksi internet yang lambat.
Berbagai strategi dan taktik dapat dilakukan oleh seorang pemasar, namun salah satu aspek fundamental dalam pemasaran, terutama pemasaran digital, adalah komunikasi. Tidak peduli media atau wadah yang digunakan, setiap pemasar perlu mengkomunikasikan pesan mengenai produk dan/atau jasa yang mereka tawarkan agar dapat dipahami oleh calon konsumennya. Untuk mencapai pemahaman tersebut, beragam cara dapat digunakan dan dimanfaatkan, yang mana mungkin secara teknis dapat digunakan oleh pengguna disabilitas, namun kualitas, jumlah, dan kedalaman pemahaman atas informasi yang diberikan tidak akan sesempurna pengguna tanpa disabilitas. Sebagai contoh, sebuah video promosi dengan audio mendeskripsikan keunggulan suatu destinasi dan visual yang hanya menampilkan keindahan estetika dan ilustrasi visual dari destinasi tersebut yang tidak memiliki takarir (subtitle) dapat dipahami dan dinikmati dengan sempurna oleh orang tanpa kendala pendengaran. Namun, bagi orang yang menyaksikan video tersebut namun memiliki keterbatasan pendengaran (parsial maupun keseluruhan, permanen maupun sementara), informasi yang disampaikan melalui audio mungkin tidak sepenuhnya diterima dengan baik. Kendala pendengaran ini tidak terbatas pada penyandang tunanetra, namun membantu masalah sesederhana pengguna yang sedang berada di tempat umum tanpa earphone. 
Dalam mengkonsumsi konten di internet, ada banyak halangan yang ditemui oleh pengguna disabilitas. Pengguna yang menggunakan third-party service yang dapat mengubah struktur tampilan digital akan kesulitan bila gambar yang ditampilkan tidak memiliki caption atau deskripsi yang jelas untuk dibacakan oleh fitur voiceover-nya. Website yang tidak mampu bertahan ketika fitur ini mengubah strukturnya dapat menyebabkan media terlampir menjadi hilang atau susunan teks menjadi berantakan. Ketika hal ini terjadi maka pengguna disabilitas tidak akan mampu mendapatkan informasi yang disajikan website tersebut. Selain itu, bagi website yang tidak dapat diproses oleh third-party service maka pengguna disabilitas memerlukan bantuan dari orang lain, namun tidak selalu bantuan ini tersedia pada saat dibutuhkan.
Dalam pariwisata, pengembangan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas seringkali menjadi afterthought atau sesuatu yang tidak dipikirkan pertama kali dalam berbagai tahap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan suatu destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan fasilitas-fasilitas pendukung disabilitas dikategorikan sebagai sesuatu yang “Nice to Have”, dan bukannya “Need to Have” (Darcy, dkk.: 2019). Tentu saja hal ini bukannya tidak dapat dipahami. Jenis wisata yang ditawarkan, kondisi fisik dan geografis destinasi, hingga ketersediaan modal dan sumber daya yang dibutuhkan terkadang menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas-fasilitas ini. Keberadaan hambatan-hambatan ini menjadi tantangan untuk mewujudkan sasaran-sasaran SDGs, untuk mencapai pariwisata berkelanjutan yang optimal. Tidak hanya pengembangan fasilitas fisik, namun juga pengembangan fasilitas digital perlu dilakukan mengingat seberapa relevan dan dependennya akses terhadap informasi melalui media digital sekarang ini (UNWTO: 2021). 
Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 menetapkan “10 Bali Baru” yang merujuk pada sepuluh destinasi wisata prioritas pada Surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 yang memuat amanat presiden perihal Arahan Presiden RI mengenai Pariwisata. Surat tersebut memuat Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Tanjung Kelayang, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, dan Bromo-Tengger-Semeru yang mana ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada 4 Januari 2016. Menjadikan “Bali” sebagai benchmark yang mana pada saat itu berhasil mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara, dengan harapan daerah yang merupakan destinasi prioritas ini mampu mencapai hasil yang sama, jika tidak lebih baik. Selanjutnya, 10 Destinasi Prioritas ini dikerucutkan pada tahun 2019 menjadi program baru yang terdiri atas Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika yang diambil langsung dari 10 Destinasi Prioritas, dan pada 15 Juli 2019, Presiden Jokowi menambahkan Likupang untuk membentuk 5 Destinasi Super Prioritas. Kelima destinasi ini menjadi ujung tombak dalam pengembangan pariwisata di Indonesia (Agmasari: 2019a).
Mengutip Menteri Pariwisata pada saat itu, Arief Yahya, dalam acara Indonesia Sustainable Tourism Awards Festival (ISTAfest) pada 26 September 2019, bahwa pengembangan destinasi prioritas wajib menggunakan Sustainable Tourism Development (Agmasari: 2019b). Sustainable Tourism Development merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs), konsep yang diadaptasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang dapat hidup damai dan sejahtera (PBB: 2015a). Dalam agenda ini, frasa “semua orang” tidak memiliki prasyarat, yang mana artinya 17 sasaran SDGs bersifat inklusif dan mengakui bahwa semua orang dari berbagai golongan usia, kewarganegaraan, ras, status sosial, kondisi kesehatan, dan pandangan pribadi berhak untuk hidup sejahtera. Salah satu faktor yang telah disungguhkan tersebar di berbagai sasaran SDGs adalah disabilitas. PBB menyatakan bahwa disabilitas menjadi bagian penting dalam seluruh pergerakan SDGs, terutama pada bagian-bagian yang terkait dengan edukasi, perkembangan dan kepegawaian, ketidakmerataan, aksesibilitas terhadap rumah tinggal, hinggal koleksi data dan monitoring SDGs (PBB: 2015b).
Dalam upaya untuk mencapai lingkungan digital yang lebih inklusif, telah dibentuk standar dan guidelines yang menjelaskan bagaimana membuat suatu laman website aksesibel bagi pengunjung website yang memiliki disabilitas. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) telah digadangkan sebagai gold standard untuk website accessibility, yang mencakup 6 disabilitas yang sangat perlu diakomodir kebutuhannya, antara lain: 1) Kebutaan dan gangguan penglihatan; 2) ketulian dan gangguan pendengaran; 3) cacat bicara; 4) cacat fisik atau gerakan terbatas; 5) keterbatasan neurologis (misalnya epilepsi, cerebral palsy, dll.); 6) keterbatasan kognitif (misalnya disleksia, ketidakmampuan belajar, dll.) (WAI: 2021b, Finley: 2023). WCAG dan standarnya yang terus diperbaharui menyusun bagaimana suatu website dapat disusun untuk dapat diakses oleh semua orang, terutama bagi penyandang disabilitas yang disebutkan di atas. 
Sebagaimana tertera pada Tabel 1.1, WAI membagi standar ini ke dalam 3 Level of Compliance atau 3 tingkat kesesuaian; Level A, Level AA, dan Level AAA. Level A merujuk pada standar minimum yang tergolong mudah untuk dipenuhi dan tidak terlalu mempengaruhi struktur maupun desain website. Level AA sering digadangkan sebagai standar ideal minimum yang sering dirujuk dalam proses hukum pengadilan dan standar industri untuk website accessibility. Terakhir, Level AAA yang memuat standar yang sangat ketat untuk memastikan seluruh isi dan tampilan dari website telah sesuai dan dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan disabilitas, namun tidak semua jenis website dan konten dapat menuruti standar pada level ini, sehingga level ini dapat dipenuhi oleh model website tertentu saja. Salah satu unsur lain dari tingkat kesesuaian WCAG adalah dengan memenuhi level yang lebih tinggi, maka level di bawahnya otomatis terpenuhi. Sebagai contoh, dengan mengikuti aturan Level AA 1.4.3 untuk menggunakan warna dengan kontras yang baik, otomatis mematuhi aturan Level A 1.4.1 untuk mengkorporasikan warna dalam website. Begitu pula dengan menyediakan penjelasan untuk hyperlink sehingga pengguna tidak perlu membuka link yang dimaksud untuk tahu apa isi dari link tersebut, yang mana merupakan standar Level AAA 2.4.9, maka otomatis memenuhi standar Level AA 2.4.6 (headings dan label keterangan tiap tombol fungsi dalam web) dan Level A 2.4.2 (laman berjudul).
Dari 5 Destinasi Super Prioritas Indonesia, baru 4 saja yang memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan di bawah pengamatan langsung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan digambarkan dalam tabel berikut:
Website yang tercantum pada Tabel 1.2 umumnya memuat informasi umum mengenai daya tarik dan destinasi yang bisa dikunjungi, aktivitas yang dapat dilakukan, hingga informasi mengenai kesempatan berinvestasi dan pembelian tiket secara daring. Bagi website seperti ini, diperlukan evaluasi setiap 3 tahun sekali, dengan komponen evaluasi antara lain; 1) kemudahan navigasi, 2) adanya demonstrasi bagi konsep dan informasi yang kompleks, 3) kemudahan untuk dipahami, 4) mengakomodir akses bagi pengunjung website dengan keterbatasan fisik, dan 5) visual dan grafis yang mudah dicerna  (Ziegenfuss dan Smith: 2015). Dalam kriteria ini, website accessibility masuk ke dalam komponen yang perlu untuk dievaluasi dan diperbaharui, mengikuti perkembangan kebutuhan dan kesadaran atas website informatif yang dapat mudah diakses. Mengikuti standar di atas, maka website yang selanjutnya akan dianalisis ialah website resmi milik Labuan Bajo dan Taman Wisata Candi (Borobudur, Prambanan, Ratu Boko).
Kenyataannya, minim sekali website dan aplikasi yang berkaitan dengan pariwisata di Indonesia yang sudah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Website resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah memiliki fitur asistensi bagi pengunjung disabilitas memanfaatkan third party host UserWay. Hal ini menyebabkan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh penilaian yang cukup baik saat diadakan evaluasi terhadap website resmi organisasi pariwisata di seluruh dunia, setara dengan negara lain seperti Perancis, Inggris, Australia, dan Austria, saat dibandingkan melalui WCAG 2.0 Guidelines (Dominguez-Villa, dkk: 2017) sebagaimana yang tertera pada Gambar 1.2, membuktikan bahwa akses Indonesia terhadap teknologi untuk mendukung website accessibility yang lebih baik sudah terbuka.
Melalui AccessMonitor (https://accessmonitor.acessibilidade. gov.pt/), salah satu alat digital yang dapat digunakan untuk melihat skor website accessibility melalui link URL. Tool ini memberikan parameter bagi website untuk melihat seberapa sesuai aksesibilitas mereka terhadap WCAG Guidelines. AccessMonitor membagi hasil penilaian ke dalam 3 kategori; Skor 1-5 diberikan skor Buruk dengan indikator warna merah, skor 5.1-8 diberikan skor Kurang dengan indikator warna kuning, dan skor 8.1-10 mendapatkan skor Baik dengan indikator warna hijau.
Memanfaatkan tool ini, dapat dilihat bahwa website resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang memperoleh penilaian yang cukup baik pada penelitian sebelumnya, bahwa menggunakan tool AccessMonitor yang juga menyatakan bahwa website tersebut sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Pada Gambar 1.3 ditunjukkan bahwa website resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia memperoleh skor 8.4 menunjukkan bahwa penggunaan third party host untuk menyesuaikan konten dan tampilan website agar aksesibel dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai web accessibility. Dari 611 elemen HTML yang dievaluasi, ditemukan 16 elemen yang perlu dicatat. 7 diantaranya merupakan poin non-prioritas untuk diubah dan bisa dimodifikasi otomatis, 5 diantaranya perlu dievaluasi kembali dan mungkin diperbaiki secara manual oleh operator manusia, dan 4 lainnya sangat perlu untuk diperbaiki, baik karena tidak adanya suatu elemen penting (caption, ilustrasi visual, dsb) atau kesalahan tertentu (peletakan gambar yang berantakan, warna teks kurang kontras dengan warna latar belakang teksnya, dsb). Untuk mengetahui bagian mana saja yang perlu diperbaiki, selain merujuk pada hasil evaluasi AccessMonitor, kita juga bisa melakukan cross-check dengan tool lain seperti AChecker yang akan langsung membedah HTML dari website tersebut dan mencatat elemen mana saja yang perlu diperbaiki dengan indikator dan standar yang sama dengan AccessMonitor.
Gambar 1.4 menunjukkan hasil evaluasi HTML website Kemenparekraf menggunakan AChecker. Perbedaan kedua tool terletak pada penyajian data hasil evaluasinya. AccessMonitor tidak menyaring hasil evaluasi berdasarkan level of compliance atau tingkat kesesuaiannya, dan menghitung jumlah ketidaksesuaian per kriteria kesesuaiannya. Sementara AChecker berdasarkan lini HTML yang belum sesuai, yang menyebabkan jumlah ketidaksesuaiannya terlihat lebih banyak. Namun kriteria dan standar yang digunakan, cara evaluasi, dan 
Adapun website Destinasi Super Prioritas masing-masing memiliki skor sebagai berikut:
Kedua website menerima skor yang kurang baik, hanya 0.4 dan 0.7 poin lebih tinggi di atas batas skor Buruk. Juga jika dilihat letak ketidaksesuaian dimana kedua website memiliki kesalahan Non Acceptable paling tinggi, yang artinya struktur dan desain website-website ini perlu dikaji kembali dengan prioritas tinggi. Umumnya kesalahan pada bagian ini memerlukan perbaikan secara manual, yaitu dengan developer back-end dan/atau UI/UX memperbaiki struktur dan/atau desain website yang belum sesuai dengan WCAG 2.0 Guidelines.
Usia website yang sudah 3 tahun lebih juga menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi, dan web accessibility dapat menjadi salah satu langkah perwujudan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan program unggulannya 5 Destinasi Super Prioritas idealnya mampu bergerak sebagai benchmark bagi destinasi dan usaha dalam industri ini menuju pariwisata yang berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka disusunlah penelitian “Evaluasi Website Disabled-Accessibility Destinasi Super Prioritas Menggunakan WCAG 2.0 (Studi Kasus Labuan Bajo dan Taman Wisata Candi)”.